Kupang, Avis News — Pemerintah Indonesia berencana membagikan paket kompor listrik induksi beserta alat masak secara gratis kepada masyarakat mulai tahun 2027 demi menekan angka impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang membebani anggaran negara. Langkah taktis konversi energi ini dinilai jauh lebih efisien, aman, dan hemat alokasi APBN dibandingkan harus terus-menerus menanggung pembengkakan subsidi gas tabung melon tersebut.

Rencana strategis ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk pengadaan kompor induksi massal tersebut kini sudah resmi masuk dalam tahap pembahasan serius antara DPR bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Rumah tangga yang hari ini masih menggunakan LPG akan kita alihkan secara bertahap ke kompor listrik atau kompor induksi. Dalam pembahasan kita dengan Kementerian ESDM, anggaran untuk tahun 2027 sudah disiapkan secara khusus untuk pemberian kompor-kompor tersebut kepada masyarakat secara gratis," tegas Eddy dalam keterangannya kepada awak media.

Guna memastikan proses transisi berjalan mulus di tingkat masyarakat akar rumput, pemerintah tidak hanya memberikan unit kompornya saja. Seluruh biaya instalasi penambahan daya listrik hingga paket alat masak pendukung dipastikan bakal ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Eddy menjelaskan bahwa fasilitas cuma-cuma ini dirancang sedemikian rupa agar masyarakat penerima manfaat dapat langsung menggunakannya secara praktis dan aman begitu unit dipasang di rumah masing-masing. Pihaknya menyiapkan beberapa varian model kompor, mulai dari tipe permukaan rata hingga semi-bulat yang disesuaikan dengan kebutuhan memasak harian masyarakat.

Setelah dihitung secara rinci oleh tim teknis, skema pemberian kompor beserta instalasinya ini terbukti jauh lebih murah dan hemat ketimbang alokasi biaya subsidi serta kuota impor LPG 3 kg yang dikeluarkan negara setiap tahunnya.

Langkah konversi energi skala nasional ini bukan sekadar upaya penghematan anggaran subsidi, melainkan juga bagian dari peta jalan (roadmap) efisiensi energi nasional. Selama ini, sebagian besar kebutuhan LPG nasional memang masih sangat bergantung pada pasokan impor yang rentan terhadap gejolak harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

Selain mengamankan devisa negara, program pembagian kompor listrik massal ini diproyeksikan akan memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi perekonomian dalam negeri. Pemerintah mewajibkan penggunaan komponen lokal (TKDN) tinggi dalam manufaktur kompor dan alat memasak tersebut demi menyerap pasokan industri domestik sekaligus membuka ribuan lapangan kerja baru di sektor energi hijau.

Kebijakan ini sekaligus digadang-gadang menjadi solusi efektif untuk menyerap cadangan atau kelebihan pasokan (oversupply) listrik nasional yang dimiliki oleh PT PLN (Persero). Dengan mengalihkan beban memasak dari gas ke listrik, konsumsi daya rumah tangga secara otomatis akan meningkat secara efisien. Saat ini, pemerintah bersama Kementerian ESDM dan PLN tengah mematangkan kriteria data rumah tangga penerima manfaat agar pembagian paket kompor gratis pada 2027 mendatang terdistribusi secara tepat sasaran.