Kupang, Avis News — Pergantian di kursi Menteri Keuangan akhirnya resmi terjadi, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (14/9/2026), di Istana Negara, Jakarta.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia kini naik satu tingkat untuk memimpin kementerian yang menjadi salah satu pusat pengendali kebijakan fiskal negara.

Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Keppres Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Pelantikan berlangsung melalui pengucapan sumpah jabatan, dilanjutkan penandatanganan berita acara dan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo.

Pergantian ini menarik perhatian karena Kementerian Keuangan bukan sekadar kementerian administratif. Di sanalah arah APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah, kebijakan pajak hingga pengelolaan fiskal ditentukan.

Suahasil juga bukan orang baru di lingkungan Kemenkeu. Sebagai wakil menteri, ia sebelumnya terlibat dalam pembahasan kebijakan fiskal dan RAPBN 2027. Pada awal September, misalnya, Suahasil menyampaikan bahwa perubahan target PNBP dalam postur sementara RAPBN 2027 dipengaruhi antara lain oleh pergerakan nilai tukar dan harga komoditas.

Kini tantangannya berubah.

Ia tidak lagi berada di kursi pendamping. Suahasil harus mengambil keputusan sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan.

Publik tentu akan menunggu apakah pergantian ini membawa perubahan nyata dalam pengelolaan keuangan negara. Sebab, ukuran keberhasilan seorang Menteri Keuangan bukan hanya seberapa besar penerimaan negara meningkat.

Yang lebih penting adalah bagaimana uang negara dikelola, ke mana belanja diarahkan, seberapa efektif APBN bekerja, dan apakah manfaatnya benar-benar terasa bagi masyarakat.

Di tengah kebutuhan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus disiplin fiskal, kursi Menteri Keuangan memiliki konsekuensi besar. Kebijakan yang dibuat di Jakarta pada akhirnya bisa terasa sampai ke daerah—dari pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, hingga kemampuan pemerintah membiayai pelayanan publik.

Karena itu, pergantian pejabat seharusnya tidak berhenti pada pergantian nama di papan kementerian.

Publik menunggu hasilnya.