Kupang, Avis News — Pemerintah Indonesia mengambil langkah terobosan besar dalam memperluas akses keuangan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pemerintah resmi menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program pembukaan rekening massal bagi lebih dari 200 juta penduduk. Setiap rekening nantinya direncanakan akan memperoleh saldo dana pembukaan awal sebesar Rp50.000.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program ambisius ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 T lah,” ujar Airlangga, Rabu (9/9/2026).
PELIBATAN BANK HIMBARA DAN INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN
Dalam pelaksanaannya, program pencetakan dan pembukaan rekening massal ini akan menggandeng bank pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) khusus untuk wilayah Aceh.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa manajemen BRI dan BSI telah melakukan koordinasi intensif guna memastikan teknis pembukaan rekening bagi ratusan juta warga tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat sasaran. Sinkronisasi data akan mengacu langsung pada pusat administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
Meskipun anggaran dan perbankan pelaksana telah ditunjuk, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme rinci penyaluran dana awal Rp50.000 serta kepastian sumber pendanaan penuh apakah menggunakan APBN 2026 atau disiapkan pada tahun anggaran 2027 masih dalam tahap perumusan matang. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mematangkan aspek teknis agar program dapat mulai digulirkan secara bertahap sebelum akhir tahun 2026.
INFRASTRUKTUR BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN
Selain mendongkrak angka inklusi keuangan, program rekening massal ini dirancang memiliki fungsi strategis jangka panjang sebagai infrastruktur utama penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) secara nontunai (cash transfer).
Dengan memiliki rekening perbankan resmi, penyaluran bansos di masa mendatang dinilai akan jauh lebih transparan, akurat, dan langsung menyasar kepada penerima yang berhak tanpa celah pemotongan.
Di atas kertas, pencairan dana triliunan rupiah untuk pembukaan rekening massal merupakan proyek inklusi finansial terbesar yang pernah dirancang di tanah air.
Tetapi efektivitas dari program raksasa ini akan sangat diuji pada kemudahan aksesibilitas bagi warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini minim infrastruktur perbankan.
Negara tidak hanya sedang membagikan nomor rekening dan saldo awal kepada warganya, melainkan sedang merajut jaring pengaman ekonomi agar setiap anak bangsa memiliki akses yang setara terhadap kemajuan finansial di era digital.