Kupang, Avis News — Negara bergerak cepat merespons dampak kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah pusat resmi menyiapkan program bantuan rehabilitasi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Besaran alokasi dana perbaikan rumah yang dikucurkan bervariasi, disesuaikan secara proporsional berdasarkan tingkat kerusakan di lapangan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merinci bahwa skema bantuan dibagi ke dalam tiga kategori kerusakan utama. Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp15 juta. Sementara itu, untuk kategori rusak sedang diberikan alokasi Rp30 juta, dan rumah dengan tingkat kerusakan berat akan menerima bantuan hingga Rp70 juta.

“Untuk yang ringan, diberikan bantuan Rp 15 juta. Untuk yang sedang, Rp 30 juta. Untuk yang berat, Rp 70 juta,” ujar Tito di Kantor Mendagri, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

VALIDASI KETAT DAN LIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM

Dalam mekanisme penyalurannya, pemerintah tidak ingin bekerja dengan asumsi sembarangan. Tito menegaskan bahwa seluruh bantuan harus mengacu pada data valid yang diverifikasi secara cermat (by name by address) oleh pemerintah daerah.

Langkah pendataan ini juga dikawal langsung dengan melibatkan aparat penegak hukum di daerah, termasuk kepala kepolisian resor (kapolres) dan kepala kejaksaan negeri (kajari). Pelibatan unsur penegak hukum tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan atau kekeliruan dalam mengklasifikasikan tingkat kerusakan rumah warga.

“Jangan sampai yang semuanya masuk klasifikasi ringan, ditulis berat misalnya. Itu akan dibetulkan, divalidasi, baru kemudian dilakukan pembangunan,” tegas Tito.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) turut dilibatkan untuk membantu proses verifikasi dan validasi data guna memastikan ketepatan sasaran di lapangan.

MEMULIHKAN RUMAH, MENGEMBALIKAN HARAPAN

Di atas kertas, kucuran dana hingga Rp70 juta untuk rumah rusak berat merupakan bentuk kehadiran nyata negara di saat warganya berada di titik paling rentan.

Tetapi bagi para korban gempa di NTT yang hari-hari ini masih berjuang di tengah keterbatasan, kecepatan pencairan dana dan transparansi di tingkat lokal adalah pertaruhan yang jauh lebih penting daripada sekadar angka di atas brosur pengumuman.

Bantuan rekonstruksi tidak boleh terjebak dalam pusaran birokrasi yang berbelit-belit atau salah sasaran akibat pendataan yang asal-asalan.

Sebab ketika atap rumah warga runtuh akibat terjangan bencana, yang paling mereka butuhkan bukan janji-janji yang mengendap di atas meja kantor, melainkan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak secepat mungkin.

Negara diuji bukan dari seberapa besar anggaran yang disiapkan, melainkan dari seberapa cepat rumah-rumah rakyat kembali berdiri tegak dan kehidupan mereka pulih seperti sedia kala.