Kupang, Avis News — Jika jabatan publik kehilangan berbagai keistimewaan, apakah masih banyak yang mau mengejarnya? Atau justru di situlah kita bisa menguji siapa yang benar-benar ingin mengabdi?
Ada pertanyaan yang terdengar nakal, tetapi sebenarnya serius:
Apa jadinya pejabat tanpa jaminan buat negara? Apakah jabatan masih menjadi sesuatu yang “seksi”?
Pertanyaan ini kembali relevan setelah Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan mengenai pensiun pejabat negara.
Selama ini, jabatan publik sering datang bersama paket yang menggiurkan. Gaji, tunjangan, fasilitas, penghargaan, dan berbagai jaminan setelah masa jabatan berakhir.
Tidak semuanya salah.
Orang yang mengabdikan diri kepada negara tentu layak mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang wajar.
Tetapi persoalannya muncul ketika jabatan publik mulai terlihat lebih menarik karena fasilitasnya daripada tanggung jawabnya.
Di titik itu, kita perlu bertanya: orang-orang berebut jabatan karena ingin melayani atau karena ingin menikmati posisi?
JABATAN BUKAN HADIAH
Putusan MK seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai soal “pejabat kehilangan pensiun”.
Lebih jauh dari itu, putusan tersebut membuka kembali perdebatan tentang etika kekuasaan dan penggunaan uang negara.
Sebab uang negara bukan uang pribadi pejabat.
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara memiliki konsekuensi. Ketika anggaran digunakan untuk satu kebutuhan, ada kebutuhan masyarakat lain yang mungkin harus menunggu.
Masyarakat membayar pajak.
Masyarakat bekerja.
Masyarakat menghadapi harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan berbagai kebutuhan hidup.
Maka wajar jika masyarakat bertanya:
Mengapa hak pejabat harus selalu dijamin begitu panjang, sementara kehidupan rakyat sendiri belum tentu memiliki jaminan yang sama?
Pertanyaan itu bukan kebencian kepada pejabat.
Justru sebaliknya.
Itu adalah bentuk tuntutan agar jabatan publik kembali ditempatkan pada tempat yang semestinya.
KALAU TANPA FASILITAS, SIAPA YANG MAU?
Ini bagian yang menarik.
Jika suatu jabatan tidak lagi menawarkan berbagai keistimewaan setelah masa jabatan berakhir, apakah masih banyak orang yang mau mencalonkan diri?
Kalau jawabannya tidak, mungkin kita memang perlu melakukan evaluasi.
Sebab negara membutuhkan orang yang mengejar jabatan karena gagasan, kemampuan dan keinginan mengabdi.
Bukan orang yang menghitung terlebih dahulu:
“Kalau saya menjadi pejabat, saya dapat apa?”
Jabatan seharusnya dibalik menjadi pertanyaan:
“Kalau saya diberi jabatan, apa yang bisa saya berikan?”
Itulah ukuran kepemimpinan yang sehat.
RAKYAT TIDAK MEMINTA PEJABAT HIDUP SUSAH
Namun keberpihakan kepada rakyat juga tidak boleh berubah menjadi populisme.
Pejabat negara tetap harus mendapatkan penghasilan dan perlindungan yang layak. Negara membutuhkan pemimpin yang profesional, kompeten dan bebas dari godaan korupsi.
Yang perlu diperbaiki adalah proporsionalitasnya.
Jangan sampai negara terlalu sibuk menjamin kehidupan pejabat setelah pensiun, tetapi lupa menjamin kualitas pendidikan anak-anak, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan dan kehidupan masyarakat kecil.
Jangan pula sampai kita menciptakan sistem yang membuat jabatan publik menjadi semacam investasi pribadi.
MUNGKIN INI SAATNYA MENGUBAH DEFINISI “SEKSI”
Jabatan publik tetap bisa menjadi jabatan yang “seksi”.
Tetapi bukan karena mobil dinas.
Bukan karena fasilitas.
Bukan karena tunjangan.
Bukan karena jaminan seumur hidup.
Jabatan menjadi seksi ketika orang yang memegangnya mampu menyelesaikan persoalan rakyat.
Ketika seorang kepala daerah berhasil menurunkan kemiskinan.
Ketika seorang anggota legislatif mampu memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berguna.
Ketika seorang pejabat pulang dari jabatannya tanpa meninggalkan masalah, tetapi meninggalkan perubahan.
Itulah kemewahan seorang pejabat.
Bukan apa yang ia bawa pulang setelah berkuasa, tetapi apa yang ia tinggalkan untuk rakyat setelah kekuasaannya berakhir.
Putusan MK seharusnya menjadi momentum untuk membangun standar baru.
Jabatan publik bukan jalan menuju keistimewaan. Jabatan publik adalah kontrak moral dengan rakyat.
Dan kalau suatu hari jabatan itu tidak lagi menawarkan banyak kenikmatan pribadi, tetapi tetap diperebutkan oleh orang-orang terbaik, mungkin saat itulah kita bisa mengatakan:
Demokrasi kita mulai menemukan maknanya.
