Kupang, Avis News — Kapal induk pertama yang akan memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut tidak hanya diproyeksikan sebagai simbol kekuatan pertahanan. Presiden Prabowo Subianto ingin kapal tersebut juga menjadi bagian dari strategi besar Indonesia menghadapi bencana.

Dalam rapat terbatas membahas penanganan bencana, Senin, 7 September 2026, Prabowo mengatakan kapal induk asal Italia tersebut akan dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone. Kapal itu adalah ITS Giuseppe Garibaldi, yang nantinya berganti nama menjadi KRI Gajah Mada setelah masuk ke Indonesia.

Rencananya, kapal tersebut mampu mengoperasikan hingga 10 helikopter kelas menengah. Helikopter dengan kemampuan seperti Black Hawk dan Mi-17 diproyeksikan dapat membawa sekitar 4–5 ton air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Bagi Indonesia, gagasan ini datang ketika ancaman bencana semakin kompleks. Kebakaran hutan, erupsi gunung api, banjir, longsor hingga gempa membutuhkan respons yang bukan hanya cepat, tetapi juga mampu menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.

Kapal induk dapat berfungsi sebagai pangkalan bergerak.

Ketika titik bencana berada jauh dari pangkalan darat, armada udara dapat bergerak lebih dekat ke lokasi. Dengan begitu, waktu tempuh bantuan bisa dipangkas.

Prabowo juga mendorong penggunaan drone berukuran besar untuk membantu pemadaman kebakaran. Pemerintah, menurutnya, harus menyiapkan kemampuan tersebut sebelum bencana terjadi, bukan setelah keadaan sudah memburuk.

Bukan Sekadar Kapal Perang

Giuseppe Garibaldi sebelumnya telah mendapat persetujuan DPR sebagai hibah dari Pemerintah Italia dengan nilai yang disebut mencapai 54 juta euro. Kapal tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia sekitar September 2026 dan akan menjadi kapal induk pertama yang dioperasikan Indonesia.

Namun, di balik rencana besar tersebut terdapat pertanyaan yang juga tidak kalah penting.

Seberapa efektif kapal ini ketika benar-benar digunakan untuk bencana?

Sebab kapal induk bukan hanya soal membeli atau menerima kapal. Ada kebutuhan retrofit, pelatihan awak, infrastruktur pelabuhan, pemeliharaan, bahan bakar, helikopter, drone hingga biaya operasional yang harus dihitung dalam jangka panjang.

Kajian ANTARA sebelumnya mencatat kapal berusia lebih dari 40 tahun itu membutuhkan modernisasi agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

Maka ukuran keberhasilannya kelak bukan sekadar apakah Indonesia memiliki kapal induk.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa cepat korban bencana bisa ditolong, seberapa banyak wilayah dapat dijangkau, dan seberapa besar kerugian masyarakat dapat ditekan.

Pertahanan yang Hadir Saat Rakyat Membutuhkan

Kapal perang selama ini identik dengan pertahanan negara. Tetapi ketika kemampuan militer diarahkan untuk membantu penanganan bencana, maknanya menjadi lebih luas.

Di negara kepulauan seperti Indonesia, kekuatan laut memang dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam operasi kemanusiaan.

Kapal besar dengan kemampuan membawa helikopter dapat menjangkau wilayah kepulauan, membawa logistik, mendukung evakuasi dan menjadi pusat operasi ketika infrastruktur darat mengalami kerusakan.

Tetapi prinsipnya harus tetap jelas: teknologi dan kekuatan pertahanan pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat.

Jika KRI Gajah Mada nantinya benar-benar mampu menjadi pangkalan bergerak untuk operasi kemanusiaan, maka kapal tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan TNI AL.

Ia harus menjadi kapal yang hadir ketika Indonesia terbakar, ketika daerah terisolasi, ketika korban membutuhkan evakuasi, dan ketika bantuan harus datang lebih cepat daripada bencana berikutnya.

Karena dalam menghadapi bencana, yang paling mahal bukan sekadar alatnya—tetapi keterlambatan menyelamatkan manusia.