Kupang, Avis News — Anggaran boleh dipangkas. Target penerima jangan sampai ikut dipangkas.

Itulah tantangan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027.

BGN tetap menargetkan 72.464.886 orang menerima manfaat MBG tahun depan, meski terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp30 triliun pada komponen Bantuan Pemerintah (Banper).

Efisiensi tersebut membuat alokasi Banper MBG turun dari sebelumnya Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun. Angka itu menjadi bagian dari total pagu anggaran BGN 2027 sebesar Rp240,20 triliun.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan target tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI.

Dari total 72,46 juta penerima, sebanyak 60.599.777 merupakan peserta didik, mulai dari PAUD hingga jenjang pendidikan menengah, SLB dan santri.

Sementara 11.865.109 penerima lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Di atas kertas, angka tersebut terdengar meyakinkan.

Anggaran berkurang, penerima tetap dipertahankan.

Tetapi justru di sinilah pekerjaan rumah pemerintah menjadi lebih berat.

BUKAN SEKADAR SOAL BERAPA PENERIMA

Program MBG bukan hanya persoalan berapa banyak piring makanan yang berhasil dibagikan.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apakah makanan yang sampai benar-benar bergizi? Apakah aman? Apakah tepat sasaran? Dan apakah kualitasnya tetap terjaga ketika anggaran diperketat?

BGN menyatakan akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus memperkuat tata kelola, pemantauan, pengawasan, rantai pasok, serta mutu dan keamanan pangan.

Ini penting.

Sebab efisiensi anggaran tidak boleh diterjemahkan menjadi efisiensi kualitas makanan.

Jangan sampai jumlah penerima tetap tinggi, tetapi kualitas menu menurun. Jangan pula target cakupan menjadi lebih penting daripada memastikan anak-anak benar-benar memperoleh makanan yang memenuhi standar gizi.

ANGKA BESAR, TANGGUNG JAWAB JUGA BESAR

Dengan total pagu BGN sebesar Rp240,20 triliun, sekitar Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, sedangkan sekitar Rp7,33 triliun untuk dukungan manajemen.

Besarnya anggaran tentu harus diikuti besarnya pertanggungjawaban.

Publik berhak mengetahui bukan hanya berapa uang yang digunakan, tetapi juga apa hasilnya.

Apakah status gizi anak membaik?

Apakah kehadiran dan konsentrasi siswa meningkat?

Apakah ibu hamil dan balita mendapatkan manfaat yang nyata?

Apakah rantai pasok melibatkan pelaku usaha lokal?

Dan yang tidak kalah penting: seberapa ketat pengawasan terhadap kualitas serta keamanan makanan?

Karena MBG menggunakan uang negara, maka keberhasilannya tidak cukup diukur dari laporan bahwa makanan telah dibagikan kepada jutaan penerima.

Keberhasilan harus terlihat pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

EFISIENSI JANGAN SAMPAI MENJADI SEKADAR ANGKA

Avis News melihat efisiensi anggaran memang diperlukan agar belanja negara tetap sehat.

Namun efisiensi seharusnya berarti menghilangkan pemborosan, bukan mengurangi manfaat.

Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan nilai bagi penerima manfaat.

Apalagi cakupan MBG sangat luas. Dengan target lebih dari 72 juta penerima, satu kesalahan tata kelola saja dapat berdampak besar.

Karena itu, transparansi, pengawasan dan evaluasi harus berjalan bersamaan dengan perluasan program.

Anak-anak tidak membutuhkan program yang sekadar besar. Mereka membutuhkan makanan yang benar-benar bergizi, aman dan sampai tepat waktu.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukanlah seberapa besar anggarannya.

Bukan pula semata-mata seberapa banyak penerimanya.

Ukuran paling penting adalah apakah uang negara benar-benar berhasil memperbaiki gizi dan masa depan generasi Indonesia.