Kupang, Avis News — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Agustus 2026. Aksi turun ke jalan tersebut digalang oleh jajaran mahasiswa UI guna menyuarakan delapan tuntutan krusial terkait kebijakan ekonomi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah, mendesak pemerintah mengevaluasi program strategis yang dinilai bermasalah, serta memberikan imbauan navigasi bagi para pengguna jalan agar mencari jalur alternatif guna menghindari potensi kemacetan lalu lintas di pusat kota.

Massa mahasiswa mendatangi kawasan jantung ibu kota dengan membawa berbagai spanduk, poster, dan atribut seruan moral. Kehadiran ratusan almamater kuning tersebut menarik perhatian publik pasca-momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI, menegaskan peran mahasiswa sebagai pengawal kebijakan pemerintah dan penyambung lidah rakyat.

Pihak kepolisian bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengamankan jalurnya alur aksi serta melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional di sekitar Bundaran HI. Warga yang hendak melintasi kawasan Sudirman-Thamrin diimbau untuk mengantisipasi kepadatan jalan dan menggunakan rute alternatif selama aksi berlangsung.

Delapan Tuntutan Utama Aksi BEM UI:

  • Menghentikan Penjajahan Negara atas Rakyat Sendiri: Menuntut penghentian segala bentuk kebijakan penindasan dan kesewenang-wenangan negara yang merugikan rakyat kecil.
  • Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Mendesak penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap segala praktik KKN di tataran pemerintahan.
  • Mewujudkan Reforma Agraria Sejati: Mendorong redistribusi tanah yang adil bagi petani serta menghentikan perampasan lahan rakyat atas nama investasi.
  • Menurunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM: Menuntut pemerintah menjaga stabilitas ekonomi rakyat dengan menekan harga bahan pokok dan BBM agar tetap terjangkau.
  • Mengevaluasi Total PSN serta Menghentikan MBG dan KDMP: Mendesak evaluasi menyeluruh atas Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP yang dinilai bermasalah.
  • Menghentikan Pemusatan Kekuasaan dan Pemangkasan TKD: Menuntut penghentian penarikan wewenang ke pusat, pengembalian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD), serta pemulihan otonomi daerah yang seutuhnya.
  • Menetapkan Status Bencana Nasional Sumatra dan Flores: Mendesak penetapan status bencana nasional untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra dan Flores guna mempercepat pemulihan fisik dan ekonomi warga.
  • Menghentikan Represifitas Aparat dan Membubarkan YON TP: Menuntut penghentian intervensi serta represifitas TNI-Polri dalam ruang sipil dan mendesak pembubaran YON TP demi kebebasan berdemokrasi.

Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari tersebut diwarnai oleh orasi ilmiah dan mimbar bebas dari perwakilan elemen mahasiswa. Para orator secara bergantian menyampaikan argumentasi kritis terhadap jalannya roda pemerintahan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini.

Pimpinan BEM UI menegaskan bahwa delapan poin tuntutan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dalam menjaga koridor demokrasi dan keadilan sosial di tanah air. Pemerintah diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif untuk merespons dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan di lapangan.