Kupang, Avis News — Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai memasuki tahap penataan ulang. Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mencoret sejumlah sekolah swasta yang dikategorikan elite dari daftar penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya berkomunikasi dengan sekolah, komite, dan orang tua siswa. Dari komunikasi itu, disebut ada ratusan sekolah swasta yang menyatakan tidak lagi membutuhkan MBG.

Menurut Sudaryono, pemerintah tidak akan memaksakan program tersebut kepada sekolah yang memang menyatakan tidak membutuhkan atau tidak menginginkannya. Penataan ini menjadi bagian dari refocusing penerima manfaat, sehingga anggaran dan kapasitas layanan dapat diarahkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Kebijakan ini sebenarnya bukan muncul tiba-tiba. Pada Juni 2026, BGN sudah menyampaikan bahwa pemberian MBG di sekolah elite sedang dievaluasi agar program lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, arah program mulai dipertajam. MBG tidak semata-mata dilihat sebagai makanan gratis untuk seluruh siswa tanpa melihat kondisi sosial ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen intervensi gizi bagi kelompok yang lebih membutuhkan.

Di sisi lain, BGN tetap menekankan bahwa sekolah yang masih berhak menerima program tidak boleh kehilangan akses. Prinsipnya adalah yang berhak tetap mendapatkan manfaat, sementara sekolah yang tidak membutuhkan tidak dipaksakan untuk menerima.

Penataan ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah. BGN harus memastikan perubahan daftar penerima dilakukan berdasarkan data yang jelas dan terukur, bukan sekadar memberi label bahwa sebuah sekolah merupakan sekolah elite.

Sebab, kemampuan ekonomi sekolah tidak selalu berarti seluruh keluarga siswa memiliki kondisi ekonomi yang sama.

Karena itu, keberhasilan refocusing MBG nantinya akan sangat bergantung pada ketepatan data penerima. Jangan sampai pengurangan penerima di satu sisi justru membuat anak dari keluarga yang membutuhkan kehilangan akses terhadap makanan bergizi.

Bagi pemerintah, persoalannya kini bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga siapa yang paling membutuhkan makanan tersebut.