Kupang, Avis News — Mahkamah Agung (MA) secara resmi melantik Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026–2031. Pengangkatan ini menandai babak baru kepemimpinan di bank sentral dalam mengawal stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, dengan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga keuangan, serta jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Fokus Menjaga Stabilitas Moneter dan Nilai Tukar

Usai resmi mengemban amanat baru, kepemimpinan Destry dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi global dan domestik yang dinamis. Bank Indonesia di bawah arahannya berkomitmen untuk terus memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah serta mengendalikan laju inflasi agar tetap berada dalam sasaran target pemerintah.

Selain menjaga stabilitas moneter, penguatan sinergi bauran kebijakan (policy mix) antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi prioritas utama.

Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan suku bunga, makroprudensial, dan sistem pembayaran digital tetap solid dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi serta pertumbuhan sektor riil di Tanah Air.

Dampaknya Bagi Industri Keuangan dan Pasar Ekonomi

Pelantikan kepemimpinan baru di bank sentral ini memberikan kepastian arah kebijakan moneter bagi pasar keuangan domestik maupun investor global. Transisi kepemimpinan yang berjalan mulus dan akuntabel diyakini mampu menjaga tingkat kepercayaan pasar (market confidence) terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

Di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik dan pasar keuangan global, publik dan pelaku industri berharap Bank Indonesia dapat terus melahirkan inovasi kebijakan moneter yang fleksibel, responsif, serta mampu memicu akselerasi inklusi keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di tengah dinamika pasar keuangan global, nahkoda baru bank sentral memegang peran sentral dalam menjaga kemudi stabilitas moneter demi keberlanjutan ekonomi bangsa.