Kupang, Avis News — Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk segera memangkas keberadaan anak-cucu perusahaan beserta unit-unit usaha di bawahnya guna mewujudkan efisiensi anggaran dan efektivitas tata kelola BUMN. Instruksi strategis tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat memanggil pimpinan BUMN energi ke Hambalang sebagai langkah nyata pemerintah dalam membenahi gurita bisnis perusahaan milik negara agar lebih fokus pada bisnis inti.

Sekretaris Kabinet mengungkapkan bahwa perintah Presiden Prabowo tidak hanya berlaku bagi Pertamina dan PLN, melainkan juga menyasar seluruh entitas BUMN lainnya yang memiliki struktur organisasi terlalu gemuk. Pemerintah menilai keberadaan ratusan anak-cucu usaha yang tumpang tindih dan tidak produktif selama ini justru memicu beban operasional yang tinggi serta menggerus potensi dividen bagi kas negara.

“Fokus utama Arah Bapak Presiden adalah efisiensi total. Kita ingin Pertamina dan PLN fokus pada bisnis inti mereka untuk melayani rakyat dan memperkuat ketahanan energi nasional, bukan malah memelihara anak cucu perusahaan yang hanya menghamburkan biaya operasional,” tegasnya.

Melalui penataan ulang dan rasionalisasi ini, Pertamina dan PLN diminta untuk memetakan kembali seluruh lini bisnis dan anak perusahaan yang bergerak di luar sektor utama energi. Unit-unit usaha yang dinilai tidak efisien, merugi, atau memiliki fungsi bisnis yang sama dengan induknya akan segera digabung (merger), dilikuidasi, maupun dilepas dari struktur korporasi.

Langkah tegas Presiden Prabowo dalam merestrukturisasi dua raksasa BUMN energi ini disambut positif oleh banyak pihak dan pengamat ekonomi. Langkah efisiensi tersebut dipandang sebagai terobosan krusial agar Pertamina dan PLN dapat lebih lincah dan fokus dalam mengelola ketahanan energi nasional serta mempercepat transisi energi bersih di Tanah Air.

Merespons instruksi langsung dari Kepala Negara, pihak manajemen Pertamina dan PLN berkomitmen untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) restrukturisasi dan efisiensi korporasi. Pemangkasan anak-cucu perusahaan dipastikan akan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta mempertimbangkan aspek legalitas dan perlindungan tenaga kerja.

Pemerintah menegaskan bahwa program efisiensi skala besar di tubuh BUMN ini ditargetkan dapat menekan potensi pemborosan anggaran belanja negara secara signifikan. Hasil dari penghematan operasional tersebut nantinya diproyeksikan untuk memperkuat permodalan infrastruktur publik, peningkatan pelayanan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui perintah tegas pemangkasan anak-cucu perusahaan Pertamina dan PLN ini, Presiden Prabowo optimistis dapat mentransformasi BUMN menjadi entitas bisnis yang jauh lebih sehat, transparan, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan restrukturisasi ini agar target efisiensi dan konsolidasi BUMN dapat terwujud sesuai harapan.