Kupang, Avis News — Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran bantuan sosial (bansos) beras senilai Rp17,5 triliun yang akan disalurkan secara serentak mulai 17 Agustus 2026 mendatang demi menjaga ketahanan pangan serta menekan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Momentum penyaluran yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini dirancang sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial nasional.

Dalam skema panyaluran kali ini, pemerintah memutuskan untuk mencairkan alokasi bantuan beras untuk alokasi tiga bulan sekaligus, yakni periode Juli, Agustus, dan September 2026 secara rapel. Kebijakan ini memungkinkan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total bantuan pangan sebanyak 30 kilogram beras berkualitas medium dalam satu kali penyaluran.

Guna menopang program bantuan pangan berskala besar tersebut, pemerintah menyiapkan total pasokan beras mencapai 997.200 ton atau hampir menembus satu juta ton yang bersumber dari cadangan beras pemerintah. Total pagu anggaran sebesar Rp17,5 triliun tersebut dicurahkan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan pokok tetap stabil di tengah tantangan fluktuasi harga pangan global.

Program bansos beras rapel ini ditargetkan menyasar sebanyak 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di berbagai pelosok daerah dari Sabang sampai Merauke. Data penerima bantuan telah disinkronkan melalui basis data kependudukan dan kesejahteraan sosial nasional untuk memastikan bahwa distribusi bantuan pangan tersebut tepat sasaran kepada warga yang paling membutuhkan.

Perum Bulog bersama kementerian dan lembaga terkait ditunjuk sebagai garda terdepan dalam mengawal seluruh rantai distribusi, mulai dari penyiapan stok di pergudangan hingga pengiriman ke titik-titik bagi di tingkat desa dan kelurahan. Koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan aparat kewilayahan juga ditingkatkan guna mengantisipasi kendala logistik, terutama di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Penyaluran sekaligus untuk periode tiga bulan ini diharapkan mampu memberikan dampak instan terhadap perputaran ekonomi domestik dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat bawah. Selain meminimalkan risiko defisit pangan di tingkat rumah tangga, intervensi pasokan beras secara masif ini diproyeksikan efektif meredam potensi gejolak inflasi harga beras di pasar bebas.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bansos beras bernilai puluhan triliun rupiah ini bersifat gratis tanpa ada pemotongan biaya dalam bentuk apa pun. Masyarakat diimbau untuk aktif mengawasi proses distribusi di lingkungan masing-masing dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi pungutan liar maupun ketidaksesuaian kualitas beras yang diterima di lapangan.