Kupang, Avis News — Tambahan anggaran sekitar Rp1,095 triliun untuk Nusa Tenggara Timur menjadi kabar penting di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Tambahan tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga pelayanan publik dan melanjutkan program pembangunan. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjadi jaminan bahwa masyarakat akan merasakan perubahan.

Justru setelah dana diterima, pekerjaan yang lebih berat dimulai: bagaimana uang tersebut dikelola dan diubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut menjadi perhatian penting bagi daerah dalam menghadapi kondisi fiskal yang tidak mudah. (Indonesia Satu)

Bukan Sekadar Soal Besarnya Anggaran

NTT selama ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Analisis Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menunjukkan DAU merupakan komponen terbesar dalam Transfer ke Daerah (TKD) NTT 2026, sekitar 64,05 persen dari total TKD. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat. (DJPB Kemenkeu)

Karena itu, tambahan anggaran harus dibaca sebagai kesempatan memperkuat fondasi ekonomi daerah, bukan sekadar tambahan uang untuk membiayai rutinitas pemerintahan.

Pertanyaannya kemudian sederhana: apakah tambahan dana tersebut akan menghasilkan jalan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih kuat, pendidikan yang lebih berkualitas, air bersih yang lebih mudah diakses, atau justru habis untuk belanja yang tidak memberikan dampak jangka panjang?

Tantangan Terbesar Ada pada Pengelolaan

Tambahan anggaran sebesar Rp1,095 triliun tersebar ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT dengan besaran berbeda.

Kabupaten Kupang tercatat memperoleh tambahan terbesar dalam sejumlah laporan, sekitar Rp174,3 miliar, disusul Kabupaten Alor sekitar Rp156,06 miliar. Sementara Kota Kupang tercatat sekitar Rp8,08 miliar. (Antara News Nusa Tenggara Timur)

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah daerah memiliki ruang fiskal dan kebutuhan yang berbeda.

Di sinilah perencanaan menjadi penting.

Dana tambahan seharusnya diarahkan kepada program yang memiliki dampak langsung dan terukur. Pemerintah daerah perlu mampu menjawab tiga pertanyaan: berapa dana yang digunakan, untuk apa digunakan, dan apa hasil yang diterima masyarakat?

Jangan Sampai Menjadi Sekadar Anggaran Belanja

Tambahan DAU akan kehilangan makna apabila hanya memperbesar ruang belanja tanpa memperbaiki kualitas pembangunan.

NTT membutuhkan investasi jangka panjang pada sektor-sektor yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat ekonomi lokal agar ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap dapat dikurangi.

Dengan kata lain, DAU harus menjadi jembatan menuju kemandirian fiskal, bukan membuat daerah semakin nyaman bergantung pada pusat.

Transparansi Menjadi Kunci

Besarnya anggaran juga harus diikuti keterbukaan kepada publik.

Masyarakat berhak mengetahui program apa yang dibiayai, berapa anggarannya, siapa penerima manfaatnya dan sejauh mana program tersebut berhasil.

Pengawasan DPRD, aparat pengawasan internal pemerintah, lembaga penegak hukum, media dan masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan sesuai tujuan.

Pemerintah pusat sendiri menempatkan ketepatan waktu, ketepatan jumlah dan ketepatan manfaat sebagai bagian penting dalam pengelolaan transfer ke daerah. (DJPB Kemenkeu)

Ujian Politik dan Pemerintahan

Tambahan anggaran ini juga menjadi ujian bagi kepemimpinan Melki Laka Lena bersama para kepala daerah di 22 kabupaten/kota.

Apresiasi kepada pemerintah pusat tentu penting. Namun apresiasi tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata.

Masyarakat NTT pada akhirnya tidak menilai pemerintah dari berapa besar anggaran yang diterima, melainkan dari apa yang berubah setelah anggaran itu digunakan.

Sekolah yang lebih layak. Jalan yang lebih baik. Air bersih yang lebih mudah. Layanan kesehatan yang lebih dekat. Ekonomi masyarakat yang bergerak. Lapangan kerja yang bertambah.

Itulah ukuran sebenarnya.

Rp1,095 triliun bukan akhir dari cerita. Ini justru awal dari sebuah ujian: apakah tambahan uang negara mampu diubah menjadi kesejahteraan masyarakat NTT.