Kupang, Avis News — Gejolak geopolitik global di kawasan Timur Tengah kembali memberikan hantaman telak terhadap stabilitas pasar energi internasional.

Harga minyak mentah dunia melonjak tajam pada perdagangan Kamis (10/9/2026) hingga menembus level US$108 per barel menjadi rekor tertinggi sejak Mei 2026. Lonjakan dipicu oleh eskalasi pertempuran yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, serta memanasnya situasi keamanan di jalur perdagangan vital Selat Hormuz, Laut Merah, dan Selat Bab al-Mandab, di mana kelompok Houthi turut melancarkan serangan ke wilayah Arab Saudi.

Kondisi tersebut memicu aksi borong minyak mentah (panic buying) oleh para pelaku pasar guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan jangka panjang, yang secara otomatis mengerek harga acuan minyak mentah Brent naik hingga 7,1 persen sebelum ditutup pada level US$107,63 per barel.

ANCAKKAN KELONJAKAN HARGA BBM NON-SUBSIDI DI TANAH AIR

Dampak langsung dari melambungnya harga minyak mentah global ini mulai dirasakan di dalam negeri. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, dalam acara Pertamax Journey di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (11/9/2026), mengakui bahwa situasi krisis saat ini jauh lebih pelik dibandingkan konflik Rusia-Ukraina sebelumnya.

Eko memperingatkan bahwa jika harga minyak dunia terus bertahan di level tinggi tanpa ada indikasi penurunan menuju kisaran US$60 hingga US$70 per barel, maka penyesuaian harga pada produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi tidak dapat dihindari.

“Karena kalau tidak kondisi ini akan berdampak seperti sekarang, harga Pertamax dan lain-lain itu akan berkisar antara di angka Rp18–20 ribuan, karena belum ada indikasi terjadi penurunan harga minyak dunia,” ujar Eko.

DI ATAS KERTAS DAN DI LEMBAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Di atas kertas, lonjakan harga minyak global adalah ujian berat bagi ketahanan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Tetapi bagi jutaan masyarakat dan pelaku usaha di tanah air, ancaman kenaikan harga BBM non-subsidi hingga menyentuh kisaran Rp20.000 per liter merupakan beban tambahan yang langsung memukul daya beli di tengah pemulihan ekonomi yang masih rentan.

Negara dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang dilematis antara menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyesuaian harga pasar atau mempertahankan daya beli rakyat melalui intervensi subsidi yang kian berat.

Sebab di tengah badai krisis geopolitik global yang sulit dikendalikan, ketahanan energi sejati bukan hanya tentang ketersediaan pasokan di tangki kilang, melainkan tentang bagaimana negara mampu melindungi rakyatnya dari gelombang kejutan harga di pasar internasional.