Kupang, Avis News — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi kemunculan gelombang tsunami skala kecil di pesisir Nusa Tenggara Timur pascaguncangan gempa tektonik bermagnitudo 7,7 yang turut melumpuhkan akses darat utama Trans Flores akibat tanah longsor. Laporan perkembangan bencana tersebut dirilis otoritas BMKG guna mengintensifkan masa siaga darurat, mempercepat evakuasi warga pesisir ke dataran tinggi di NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan, serta mengantisipasi dampak kerusakan infrastruktur yang kian meluas pasca-aktivitas struktur Sesar Naik Busur Belakang Flores.

Guncangan kuat yang berlangsung beberapa menit tersebut memicu suasana mencekam di kawasan pesisir hingga area pelabuhan dan pusat keramaian. Selain merusak fasilitas hotel dan infrastruktur publik di Labuan Bajo, material longsoran tanah menutup total badan Jalan Trans Flores yang menjadi urat nadi distribusi logistik antar-kabupaten.

Pihak BMKG mencatat gelombang tsunami pertama telah terdeteksi melalui stasiun pemantau pasang surut air laut di sejumlah titik pantai utara Flores. Meskipun ketinggian gelombang masih tergolong rendah, warga di sekitar garis pantai diperintahkan untuk tidak mendekati area perairan hingga status peringatan dini dicabut secara resmi.

Analisis seismologis menguatkan bahwa aktivitas kegempaan destruktif ini bersumber dari pergerakan Flores Back-Arc Thrust atau sesar naik busur belakang yang membentang di utara Kepulauan Nusa Tenggara. Patahan aktif ini memiliki karakteristik patahan geser naik yang sangat efisien dalam memindahkan energi gempa ke permukaan darat maupun dasar laut.

Tim penanggulangan bencana daerah bersama personil TNI dan Polri mulai memfokuskan upaya pembukaan jalur darat yang tertimbun material longsor. Pembukaan akses Trans Flores menjadi prioritas utama agar ambulans dan pengiriman bantuan bahan pokok tidak terhambat menuju wilayah terisolasi.

Sejumlah pakar kebencanaan mengingatkan potensi risiko longsor susulan di daerah perbukitan terjal serta ancaman gempabumi susulan (aftershocks) yang masih berpeluang terjadi. Pemerintah daerah meminta seluruh warga untuk tetap mematuhi petunjuk evakuasi dari petugas lapangan dan menghindari bangunan yang mengalami retak struktur.

Melalui pemantauan ketat skala nasional ini, BMKG dan BNPB terus berkoordinasi 24 jam untuk memperbarui data pemantauan muka air laut dan kerusakan fisik di lokasi terdampak. Kesiapsiagaan penuh dari seluruh unsur masyarakat diharapkan dapat meminimalkan risiko bahaya selama periode kritis pascabencana.