Kupang, Avis News — Indonesia berada dalam jajaran negara dengan tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi terhadap pemerintah berdasarkan data Edelman Trust Barometer 2026. Dalam daftar yang beredar, Indonesia menempati posisi ketujuh dengan angka 68 persen, di bawah Malaysia 72 persen, India 75 persen, Singapura 76 persen, Uni Emirat Arab dan China 86 persen, serta Arab Saudi 89 persen.

Edelman Trust Barometer 2026 merupakan survei global yang mencakup 28 negara dengan 33.938 responden, yang diwawancarai pada 25 Oktober hingga 16 November 2025.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tingginya kepercayaan publik dapat menjadi modal penting untuk menjalankan agenda pembangunan yang membutuhkan dukungan masyarakat dalam skala besar.

Namun, di sinilah tantangan sebenarnya dimulai.

Program besar membutuhkan sistem besar

Pemerintahan Prabowo membawa sejumlah agenda besar, mulai dari penguatan ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis, pembangunan ekonomi desa, penguatan koperasi hingga transformasi ekonomi nasional. Pemerintah juga mendorong integrasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar kebijakan dan program sosial memiliki basis data yang lebih terpadu.

Persoalannya, semakin besar sebuah program, semakin besar pula risiko apabila sistem pelaksanaannya tidak kuat.

Program yang baik dapat kehilangan dampaknya ketika data penerima tidak akurat, koordinasi antarlembaga lemah, pengawasan tidak berjalan, atau anggaran tidak diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kepercayaan publik menjadi modal politik. Namun, program besar hanya akan menghasilkan perubahan jika ditopang sistem yang kuat, data yang akurat, dan tata kelola yang konsisten.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak program yang diluncurkan, tetapi juga dari seberapa baik program tersebut dikelola.

Kepercayaan harus dibayar dengan kinerja

Kepercayaan publik memiliki sifat yang sederhana: dapat tumbuh ketika masyarakat melihat hasil, tetapi dapat turun ketika janji tidak sejalan dengan kenyataan.

Dalam konteks Indonesia, angka kepercayaan yang tinggi seharusnya tidak dibaca sebagai cek kosong bagi pemerintah. Justru sebaliknya, angka tersebut merupakan mandat untuk bekerja lebih serius.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas, target yang terukur, mekanisme pengawasan serta evaluasi yang terbuka.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa pemerintah memiliki program besar, tetapi juga dapat melihat apa hasilnya dan siapa yang merasakan manfaatnya.

Tantangan terbesar ada pada implementasi

Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan kondisi geografis, ekonomi dan sosial yang berbeda-beda. Kebijakan yang berhasil di satu daerah belum tentu berjalan dengan cara yang sama di daerah lain.

Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan kebijakan pusat dengan kondisi daerah.

Data harus menjadi fondasi. Teknologi harus menjadi alat. Birokrasi harus menjadi mesin pelaksana. Pengawasan harus menjadi rem. Dan masyarakat harus menjadi penerima manfaat sekaligus pengawas.

Gagasan tentang pemerintahan berbasis data sebenarnya sudah mulai diarahkan melalui integrasi data nasional. Presiden Prabowo sebelumnya menekankan penggunaan satu basis data untuk membantu pemerintah mengurangi penggunaan data yang terpisah-pisah antarinstansi.

Jangan sampai program besar kalah oleh tata kelola

Di sinilah pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo menjadi lebih kompleks. Pemerintah tidak hanya dituntut menghasilkan kebijakan, tetapi juga membangun institutional capacity atau kemampuan negara untuk menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, membutuhkan rantai sistem yang panjang: pendataan penerima, pengadaan bahan, distribusi, standar keamanan pangan, pengawasan anggaran hingga evaluasi dampak.

Begitu pula dengan program ekonomi desa dan koperasi. Tanpa pendampingan, tata kelola keuangan, transparansi dan pengawasan, program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat justru berisiko menjadi sekadar proyek administratif.

Kepercayaan adalah modal, tata kelola adalah mesin

Indonesia memiliki modal penting: kepercayaan publik yang relatif tinggi. Tetapi kepercayaan saja tidak cukup. Pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang mempunyai banyak program, melainkan pemerintahan yang mampu memastikan program tersebut tepat sasaran, efisien, transparan dan berkelanjutan. Karena itu, tantangan pemerintahan Prabowo ke depan bukan sekadar membuat program baru.

Tantangannya adalah membangun sistem yang mampu membuat program besar benar-benar bekerja. Jika tata kelola kuat, kepercayaan publik dapat berubah menjadi energi pembangunan. 
Sebaliknya, jika program terus bertambah tetapi sistem pengawasan, data, koordinasi dan evaluasi tidak ikut diperkuat, kepercayaan yang hari ini menjadi modal dapat berubah menjadi tuntutan yang jauh lebih besar di kemudian hari.

Avis News menilai, ujian sesungguhnya bukan pada seberapa besar program pemerintah diumumkan, melainkan seberapa nyata manfaatnya sampai ke masyarakat.

Sumber: Edelman Trust Barometer 2026 dan berbagai sumber pemerintah terkait agenda pembangunan nasional.