Kupang, Avis News — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan seluruh jajaran Kementerian HAM di seluruh Indonesia untuk aktif turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengendalikan dampak buruk fenomena El Nino yang kian meluas. Langkah taktis ini diinstruksikan Kementerian HAM guna memastikan perlindungan sosial serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat khususnya kelompok rentan terjamin di tengah ancaman kekeringan ekstrem, krisis air bersih, dan gagal panen.

“Terkait kondisi dampak El Niño yang kian meluas, saya memerintahkan seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh Indonesia untuk bahu-membahu bersama pemerintah setempat ikut aktif dalam langkah-langkah pengendalian,” ungkap Menteri HAM Natalius Pigai dalam keterangan resminya

Instruksi tegas yang disampaikan Menteri HAM pada Selasa (11/8/2026) tersebut menjadi respons langsung atas parahnya dampak cuaca kering di berbagai wilayah Nusantara. Salah satu daerah terdampak parah berada di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, di mana kekeringan dilaporkan meluas hingga melanda 28 desa dan memaksa pemerintah setempat mendistribusikan bantuan air bersih secara darurat.

Melalui instruksi ini, seluruh jajaran KemenHAM di tingkat wilayah diminta untuk bekerja bahu-membahu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta BPBD setempat. Aparat KemenHAM di daerah ditugaskan memantau secara langsung dinamika di lapangan agar penanganan bencana tidak mengabaikan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia.

Fokus pemantauan KemenHAM mencakup pencegahan dampak sosial akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih pemukiman, hingga potensi krisis pangan akibat sawah warga yang mengalami puso. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat diminta menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.

Menteri HAM Natalius Pigai menekankan bahwa akses terhadap air bersih, makanan layak, dan lingkungan yang sehat merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara dalam situasi darurat iklim. Oleh karena itu, kehadiran jajaran KemenHAM di lapangan diharapkan dapat mempercepat identifikasi masalah dan penanganan yang tepat sasaran.

Pemerintah daerah di berbagai wilayah terdampak menyambut baik dukungan dan sinergi dari jajaran KemenHAM untuk memperkuat penanganan bencana kekeringan. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memastikan alokasi bantuan darurat, penyediaan tangki air, serta mitigasi dampak bencana dapat tersalurkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi.

Melalui pengerahan jajaran KemenHAM hingga ke tingkat daerah ini, pemerintah mengukuhkan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pemadaman fisik bencana, tetapi juga pada keselamatan serta kesejahteraan warga. Sinergi lintas lembaga diharapkan mampu memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi ujian kekeringan akibat puncak El Nino tahun ini.