Kupang, Avis News — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis dalam memastikan transparansi tata kelola sekaligus menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang platform digital khusus berbentuk marketplace yang diproyeksikan untuk mengelola seluruh pengadaan bahan baku program MBG di berbagai wilayah Indonesia. Sistem digital baru ini dirancang dengan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang sebelumnya sukses diterapkan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Melalui platform terintegrasi ini, pemerintah dapat memantau secara akurat rincian identitas pemasok, transparansi harga barang, rekam jejak transaksi, hingga kepatuhan kewajiban perpajakan secara real-time.

“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).

ENAM KOMODITAS UTAMA DAN SISTEM VERIFIED SELLER

Pada tahap awal peluncurannya yang ditargetkan mulai berjalan penuh pada akhir September atau awal Oktober 2026 mendatang, marketplace BGN ini akan berfokus pada enam komoditas bahan pangan pokok. Keenam komoditas tersebut mencakup beras, telur, minyak goreng, susu, daging ayam, serta daging sapi atau kerbau.

Guna menjaga kualitas dan akuntabilitas rantai pasok, BGN memberlakukan skema ketat melalui mekanisme penyedia terverifikasi (verified seller). Nantinya, pengadaan barang di dalam platform ini akan langsung terhubung dengan jejaring asosiasi produsen yang sah.

“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.

PRIORITAS PRODUK LOKAL UNTUK DONGKRAK EKONOMI DAERAH

Tidak hanya berorientasi pada transparansi digital, BGN juga merumuskan aturan distribusi yang mewajibkan setiap dapur pengelola MBG untuk menyerap hasil pasokan pangan dari wilayah terdekat. Kebijakan ini dibuat agar perputaran modal benar-benar dirasakan oleh petani, peternak, dan pelaku UMKM di daerah setempat.

Sudaryono memberikan contoh konkret, di mana kebutuhan komoditas telur untuk dapur MBG di Kabupaten Mojokerto wajib dipasok langsung dari produsen lokal di kabupaten tersebut selama ketersediaan stok masih mencukupi. Pembelian lintas wilayah atau "menyeberang" ke daerah lain hanya diizinkan apabila stok komoditas di tingkat lokal benar-benar kosong.

Formulasi ketat ini sengaja disiapkan agar dampak ekonomi dari program MBG dapat terukur secara nyata terhadap kenaikan indikator ekonomi daerah. Sebab sejak awal, pemerintah menegaskan bahwa program MBG memiliki dua misi besar yang berjalan seiring: meningkatkan kualitas gizi anak bangsa sekaligus menggerakkan perekonomian riil di akar rumput.