Kupang, Avis News — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 turut mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tercermin dari penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang 2025.

Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026 saat memberikan pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Menurut pemerintah, efektivitas kebijakan fiskal menjadi salah satu faktor yang menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kemiskinan Turun

Data yang dipaparkan Purbaya menunjukkan tingkat kemiskinan pada September 2025 berada di 8,25 persen, turun dari 8,57 persen pada September 2024.

Sementara itu, tingkat pengangguran pada Agustus 2025 tercatat 4,85 persen, turun dari 4,91 persen pada Agustus 2024.

Pemerintah menilai penurunan kedua indikator tersebut menjadi salah satu gambaran membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat.

Namun, capaian tersebut tetap perlu dibaca secara hati-hati. Penurunan kemiskinan dan pengangguran tidak semata-mata ditentukan APBN, tetapi juga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kondisi investasi, harga kebutuhan pokok, serta berbagai kebijakan pemerintah lainnya.

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen

Selain indikator sosial, Purbaya menyampaikan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen. Inflasi berada di level 2,92 persen, sementara defisit anggaran tercatat 2,81 persen terhadap PDB dalam laporan pemerintah yang disampaikan pada 27 Agustus 2026.

Capaian tersebut disebut menunjukkan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

APBN Tak Hanya Soal Anggaran

Bagi pemerintah, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran lainnya adalah sejauh mana belanja negara menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Penurunan kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat dampak tersebut.

Purbaya juga menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sekaligus menjadi opini WTP ke-10 sejak 2016.

Tantangan Berikutnya

Meski indikator kemiskinan dan pengangguran membaik, tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan perbaikan tersebut berlangsung berkelanjutan.

Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pekerjaan yang produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya beli, serta mengurangi kesenjangan.

Dengan demikian, APBN tidak hanya berhasil menjaga angka-angka makroekonomi, tetapi juga benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.

APBN akhirnya diuji bukan hanya dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari seberapa jauh uang negara mampu mengubah kehidupan masyarakat.