Kupang, Avis News — Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat untuk mengalihkan 60 persen kepemilikan saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pengelola Kereta Cepat Whoosh kepada Kementerian Keuangan guna menuntaskan restrukturisasi utang mega proyek tersebut. Pengambilalihan porsi saham mayoritas konsorsium Indonesia beserta beban kewajiban finansialnya ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada September 2026 demi menyehatkan arus kas BUMN penerima penugasan awal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pemindahan aset dan utang Whoosh dari konsorsium BUMN ke Kemenkeu merupakan langkah penataan ulang struktur modal yang lebih realistis. Dengan pengalihan kepemilikan saham ini, beban pembayaran cicilan utang dan bunga pinjaman proyek kereta cepat tidak lagi menjadi penekan utama laporan keuangan BUMN Buntut penugasan seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan anggota konsorsium lainnya.

Proses penyerahan 60 persen saham konsorsium Indonesia di KCIC ini tengah dimatangkan secara teknis antara tim Danantara, Kemenkeu, serta kementerian teknis terkait. Langkah restrukturisasi skala besar ini dipicu oleh besarnya nilai beban kewajiban utang pembangunan infrastruktur Whoosh yang dinilai terlalu berat jika terus ditanggung secara komersial oleh korporasi BUMN tanpa dukungan penuh neraca keuangan negara.

Melalui pengalihan aset dan kewajiban ini, Kementerian Keuangan akan memegang kendali langsung atas porsi kepemilikan Indonesia di KCIC serta memimpin negosiasi ulang skema pembayaran utang dengan pihak kreditor, termasuk China Development Bank (CDB). Penataan ulang ini diharapkan dapat memberikan kepastian jangka panjang terkait struktur pendanaan operasional dan pemeliharaan layanan kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

“Skema rekonstruksi ini kami kejar dan targetkan selesai pada September 2026. Fokus utamanya adalah menjaga keberlangsungan operasional Whoosh sebagai aset strategis transportasi publik, sekaligus meringankan beban keuangan konsorsium BUMN,”  Ujarnya

Sejumlah pengamat ekonomi dan analisis keuangan memberikan sorotan tajam terhadap keputusan pemerintah yang akhirnya memasukkan beban utang proyek kereta cepat secara langsung ke dalam neraca APBN. Pemerintah dinilai perlu mengedepankan transparansi tata kelola serta memastikan bahwa proses peralihan saham ini tidak mengganggu fleksibilitas alokasi anggaran belanja negara untuk sektor publik prioritas lainnya.

Merespons berbagai perhatian publik, pemerintah menjamin bahwa restrukturisasi kepemilikan saham ini dilakukan demi menjaga kelangsungan operasional Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi publik modern yang strategis. Pengalihan kendali ke Kementerian Keuangan diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi manajemen, memberikan kejelasan status kewajiban fiskal negara, serta memitigasi risiko keuangan sistemik pada BUMN sektor infrastruktur.

Melalui penargetan penyelesaian peralihan 60 persen saham KCIC pada September 2026 ini, pemerintah optimistis integrasi tata kelola keuangan Whoosh dapat berjalan mulus. Langkah tegas antara Danantara dan Kemenkeu ini diharapkan menjadi titik balik dalam mewujudkan penyehatan keuangan BUMN sekaligus menjamin keberlanjutan layanan transportasi massal berkecepatan tinggi bagi masyarakat luas.