Kupang, Avis News — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 berhasil mencapai angka 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) yang didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga serta geliat investasi di berbagai sektor produktif. Capaian pertumbuhan ekonomi di atas perkiraan banyak pihak ini diumumkan pemerintah sebagai bukti daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan gejolak geopolitik serta ketidakpastian pasar finansial global.

Berdasarkan laporan BPS, pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan II ini ditopang oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat yang terjaga selama periode libur keagamaan dan momentum libur sekolah. Selain konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi serta kinerja ekspor non-migas turut memberikan kontribusi positif terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Namun demikian, rilis angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen tersebut langsung menuai sorotan kritis dan analisis mendalam dari kalangan ekonom independen. Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Center of Economic and Law Studies/CELIOS) secara terbuka menyoroti adanya dugaan kejanggalan pada data konsumsi dan kinerja industri manufaktur yang dinilai kurang sejalan dengan realitas penurunan daya beli masyarakat di lapangan.

Sejumlah pengamat ekonomi menunjuk adanya indikasi penurunan aktivitas ekonomi riil, seperti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil serta lesunya penjualan retail harian yang terkesan kontradiktif dengan lonjakan angka PDB. CELIOS menilai pola pertumbuhan yang tinggi pada lembar data statistik ini perlu dikaji ulang secara transparan agar tidak memberikan sinyal semu terhadap pembuat kebijakan publik dan para pelaku usaha.

Analis ekonomi juga mengingatkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar mengejar angka capaian persentase yang tinggi. Pemerintah didesak untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas guna menahan laju penurunan kelas menengah serta memastikan dampak pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Merespons berbagai masukan dan sorotan publik tersebut, otoritas BPS dan kementerian terkait menegaskan bahwa metodologi perhitungan PDB yang digunakan telah sesuai dengan standar internasional yang transparan dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga momentum ekspansi ekonomi sekaligus memitigasi risiko pemburukan iklim usaha.

Melalui capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen ini, pemerintah optimistis dapat menjaga target pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Pemerintah berjanji akan merespons kritik para pengamat dengan mempercepat penyaluran stimulus ekonomi, menjaga stabilitas harga pangan pokok, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan di seluruh Indonesia.