Kupang, Avis News — Bank Dunia merilis laporan proyeksi terbaru mengenai tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang untuk tahun 2026. Dalam laporan tersebut, sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia diproyeksikan masih berada di bawah garis kemiskinan standar negara berpenghasilan menengah ke atas (Upper-Middle Income Country/UMIC).
Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 di antara negara-negara sepadan di kawasan ASEAN (ASEAN peers). Proyeksi ini dihitung mengacu pada standar acuan Bank Dunia untuk kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas, yakni sebesar US$6,85 per orang per hari (berdasarkan Purchasing Power Parity/PPP).
STANDAR NASIONAL VS STANDAR NEGARA MENENGAH KE ATAS
Terdapat perbedaan mendasar antara indikator kemiskinan ekstrem nasional yang dicatat pemerintah dan perhitungan standar acuan Bank Dunia untuk status negara UMIC.
Pemerintah Indonesia mencatatkan penurunan angka kemiskinan ekstrem nasional secara signifikan mendekati nol persen berdasarkan garis kemiskinan dasar (US$2,15 PPP). Namun, ketika menggunakan ambang batas batas menengah ke atas sebesar US$6,85 per hari, mayoritas populasi masyarakat Indonesia rupanya masih rentan dan berada tepat di sekitar batas tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah keluar dari jurang kemiskinan ekstrem, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang cukup kuat untuk masuk ke kelompok kelas menengah yang stabil.
SEKTOR MANUFAKTUR SEBAGAI KUNCI MOBILITAS EKONOMI
Laporan Bank Dunia menekankan pentingnya penguatan sektor manufaktur dan industri bernilai tambah tinggi untuk mendorong mobilitas ekonomi masyarakat. Sektor manufaktur dinilai sebagai mesin utama pencipta lapangan kerja formal yang stabil dengan tingkat upah yang memadai.
Ketergantungan pada sektor informal dan pekerjaan berupah rendah menjadi penyebab utama banyaknya warga yang rentan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan ketika terjadi guncangan ekonomi atau lonjakan harga bahan pokok.
TANTANGAN KERENTANAN EKONOMI HARUS DIATASI
Temuan Bank Dunia ini memberikan gambaran objektif mengenai peta kerentanan ekonomi nasional di tingkat regional. Data ini bukan sekadar pembanding angka, melainkan indikator bahwa tantangan pembangunan ekonomi Indonesia berpindah dari mengentaskan kemiskinan ekstrem menuju pembangunan kelas menengah yang tangguh.
Pemerintah perlu mempercepat langkah deindustrialisasi terencana, memperluas lapangan kerja formal, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.
Penguatan jaring pengaman sosial yang menyasar kelompok rentan harus terus diperbaiki agar masyarakat di kategori batas bawah dapat bertransformasi menjadi kelas menengah yang mandiri dan berdaya saing.