Kupang, Avis News — Anggota Komisi XIII DPR RI menduga kuat adanya aktor intelektual atau dalang di balik penyebaran kembali video lama aksi demonstrasi mahasiswa yang diviralkan secara masif di media sosial hingga memicu narasi hoaks. Langkah penyebaran ulang video lama yang dibingkai seolah-olah sebagai peristiwa baru tersebut dipandang sebagai upaya terencana dari pihak tertentu untuk memperkeruh suasana, memprovokasi opini publik, serta mengganggu stabilitas keamanan nasional.

"Kami menduga ada skenario terstruktur dan ada dalang di balik penyebaran kembali video aksi pembekuan lama ini. Narasi yang dibangun sengaja dibuat seolah-olah peristiwa itu terjadi saat ini untuk memprovokasi," ujar Andreas Hugo Pareira.

Politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa fenomena maraknya penyebaran video disinformasi ini bukanlah kebetulan semata. Pemerintah dan instansi kepolisian didesak untuk segera turun tangan melakukan investigasi digital guna mengusut tuntas siapa pihak maupun kelompok yang berada di balik layar penggerak kampanye hitam tersebut.

DPR menyoroti bahwa penggunaan narasi hoaks dengan memanfaatkan rekaman demonstrasi masa lalu merupakan strategi berbahaya yang sengaja dirancang untuk memanipulasi emosi masyarakat. Langkah manipulatif ini dinilai sangat merugikan kemerdekaan berpendapat yang sehat, karena membelokkan isu fundamental demokrasi menjadi komoditas provokasi yang menyesatkan.

Atas maraknya temuan narasi hoaks tersebut, DPR mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, bijak dalam menyaring informasi, serta aktif menjaga keutuhan demokrasi dari ancaman perpecahan. Masyarakat diimbau agar selalu melakukan verifikasi dan memastikan kebenaran suatu berita dari sumber-sumber resmi sebelum menyebarkannya kembali di jejaring media sosial.

Di tengah dinamika kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap ruang publik digital dari paparan informasi bohong menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Kematangan warga negara dalam merespons isu-isu sensitif dipandang sebagai benteng utama dalam menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi.

Guna mencegah dampak negatif dari penyebaran video disinformasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama institusi kepolisian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan serta penindakan hukum secara tegas terhadap para pembuat dan penyebar hoaks. Ketegasan sanksi hukum dinilai penting demi memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban umum di ruang siber.

Melalui sinergi antara edukasi literasi digital, pengawasan intensif, dan ketegasan aparat penegak hukum, DPR optimistis masyarakat dapat terhindar dari benturan konflik sosial akibat disinformasi. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa berkomitmen untuk terus merawat iklim demokrasi yang kondusif, damai, serta berlandaskan pada kebenaran fakta demi kemajuan Indonesia.