Kupang, Avis News — Kritik terhadap ukuran Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu gemuk dan kurang efisien kembali mendapat respons langsung dari pimpinan tertinggi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto pasang badan dan menegaskan bahwa postur kabinet yang besar merupakan kebutuhan nyata untuk mengelola negara seluas Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat merespons berbagai pandangan publik terkait efisiensi jajaran menterinya. Untuk memberi gambaran rasionalisasi, Prabowo membandingkan Indonesia dengan negara tetangga, Timor Leste, yang memiliki 28 menteri meskipun jumlah penduduknya hanya sekitar 1,3 juta jiwa.

DALIH SKALA WILAYAH DAN STABILITAS POLITIK

Dalam argumennya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan berukuran sangat besar dengan populasi mencapai lebih dari 280 juta jiwa hampir setara dengan total penduduk seluruh negara di Uni Eropa.

Mengelola wilayah yang sedemikian luas dan heterogen dinilai membutuhkan pembagian kerja yang lebih spesifik di tingkat kementerian.

Selain faktor geografis dan demografis, Prabowo tidak menampik bahwa susunan kabinet ini berkaitan erat dengan dinamika demokrasi. Dalam sistem politik Indonesia, pembentukan koalisi besar diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan dukungan parlemen terhadap program-program pemerintah.

EFISIENSI TIDAK HANYA DIUKUR DARI JUMLAH

Di sinilah letak sudut pandang yang perlu dicermati publik.

Secara teoritis, porsi kabinet yang besar memang berpotensi menambah beban administratif dan memperpanjang rantai birokrasi. Namun, argumen pemerintah memandang bahwa ukuran besar justru memungkinkan fokus kerja yang lebih tajam pada sektor-sektor strategis yang selama ini kurang terjangkau.

Bagi masyarakat, isu utamanya sebenarnya bukan sekadar berapa banyak menteri yang duduk di jajaran pemerintahan.

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah dengan jumlah menteri yang banyak tersebut, kerja pemerintah menjadi lebih cepat, pelayanan publik semakin mudah, dan kesejahteraan rakyat benar-benar meningkat?

KABINET BESAR HARUS MENJAWAB DENGAN KINERJA

Jika perbandingan dengan negara lain atau skala wilayah dijadikan alasan, maka pembuktian atas efektivitasnya berada sepenuhnya pada hasil kerja di lapangan.

Kabinet yang gemuk harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya tidak menguras anggaran tanpa hasil yang sepadan. Koordinasi antar kementerian harus berjalan mulus tanpa tumpang tindih kewenangan yang justru memperlambat eksekusi kebijakan.

Pemerintahan yang kuat dan berkoalisi luas seharusnya menjadi modal besar untuk mengeksekusi program-program kerakyatan tanpa terhambat dinamika politik di parlemen.

OPINI AVIS NEWS

Ukuran kabinet pada akhirnya hanyalah instrumen. Poin krusialnya tetap berada pada output dan kemanfaatan langsung bagi masyarakat.

Masyarakat tidak dipusingkan oleh berapa jumlah posisi menteri yang dibentuk, selama harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja terbuka luas, pendidikan serta layanan kesehatan makin terjangkau.

Jika kabinet yang besar mampu menghadirkan kenyataan tersebut, maka kritik atas efisiensi akan terjawab dengan sendirinya. Namun jika yang terjadi sebaliknya birokrasi semakin lambat dan anggaran habis untuk operasional pejabat maka kritik publik akan terus bergulir.

Masyarakat berhak menagih janji efektivitas tersebut dari setiap menteri yang telah diberi mandat.