Kupang, Avis News — Gerak cepat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dalam menangani dampak gempa Flores mendapat apresiasi dari DPRD NTT dalam rapat paripurna.

Apresiasi tersebut muncul di tengah langkah Melki yang memilih turun langsung ke wilayah terdampak untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Sejak gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, pemerintah provinsi bergerak bersama Forkopimda untuk memantau kondisi korban, kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan warga di lapangan.

Tetap Jalankan Agenda Pemerintahan

Di tengah tugas penanganan bencana, Melki juga tetap mengikuti agenda pemerintahan. Saat berada di Flores, ia mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTT ke-84 secara virtual melalui Zoom.

Rapat tersebut membahas penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Kehadiran secara virtual dinilai menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan meski gubernur sedang fokus menangani bencana di lapangan.

Turun Langsung ke Flores

Tak lama setelah gempa, Melki bersama pimpinan DPRD NTT dan unsur Forkopimda bertolak ke Maumere, Kabupaten Sikka.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan tidak berhenti pada laporan administratif.

Pemerintah juga telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, 15–28 Agustus 2026, sebagai dasar untuk mempercepat mobilisasi sumber daya, koordinasi antarlembaga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Langkah pemerintah kemudian berlanjut dengan penguatan koordinasi di wilayah terdampak. Bahkan pada 24 Agustus 2026, Pemprov NTT menyebut Melki mengambil langkah untuk berkantor sementara di Flores agar koordinasi penanganan dan pemulihan dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat.

Bagi DPRD NTT, kehadiran langsung kepala daerah di tengah situasi bencana menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Namun, apresiasi tersebut juga perlu diikuti dengan pengawasan agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.

Di tengah bencana, pesan yang ingin ditegaskan sederhana: pemerintah tidak cukup hanya hadir di ruang rapat. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan.