Kupang, Avis News — Krisis kesehatan kemanusiaan berskala masif tengah melanda Bangladesh menyusul perebakan wabah campak terburuk dalam sejarah negara tersebut.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) serta data Kementerian Kesehatan Bangladesh, wabah ini telah merenggut 999 korban jiwa baik kasus terkonfirmasi maupun terduga sejak Maret 2026. Situasi darurat ini dinobatkan sebagai wabah campak terbesar di dunia saat ini, dengan catatan lebih dari 166.000 kasus dugaan infeksi, 19.835 kasus terkonfirmasi laboratorium, serta lebih dari 146.000 anak yang terpaksa menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

AKIBAT INSTABILITAS POLITIK DAN KESENJANGAN VAKSINASI

Ledakan kasus campak yang mengerikan ini tidak terjadi begitu saja. Para ahli epidemiologi dan lembaga internasional seperti WHO serta UNICEF membeberkan bahwa krisis dipicu oleh runtuhnya jadwal imunisasi rutin sepanjang kurun 2024 hingga 2025.

Situasi tersebut merupakan dampak langsung dari instabilitas politik nasional serta pergantian kepemimpinan pasca-pemberontakan yang melengserkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Padahal sebelumnya, Bangladesh konsisten mempertahankan cakupan vaksinasi campak di atas 95 persen sesuai standar WHO.

Perubahan kebijakan pengadaan vaksin di bawah pemerintahan sementara serta pembatalan kampanye nasional campak-rubella tahun sebelumnya menyebabkan jutaan anak di bawah usia lima tahun terutama bayi di bawah sembilan bulan kehilangan perlindungan imunitas.

Menteri Kesehatan Bangladesh, Sardar Md Sakhawat Husain, mengakui bahwa penundaan eksekusi program imunisasi berkala menjadi akar terbentuknya celah kekebalan massal di tengah masyarakat.

FASILITAS KESEHATAN KOLAPS DAN DOUBLE BURDEN WABAH

Gelombang pasien anak yang membanjiri fasilitas medis terjadi secara bersamaan dengan lonjakan kasus wabah demam berdarah (dengue) yang telah menjangkiti lebih dari 45.000 orang di seluruh negeri.

Rumah sakit pemerintah di berbagai wilayah kini berada di ambang kolaps total akibat keterbatasan kapasitas tempat tidur dan kelangkaan cairan infus pediatrik. Ribuan pasien anak terpaksa dirawat berdesakan di lorong-lorong dan lantai rumah sakit.

“Rumah sakit yang dirancang untuk 1.350 pasien saat ini harus merawat lebih dari 2.350 pasien,” ungkap Direktur RS Shaheed Suhrawardy, Dr. Nanda Dulal Saha, menggambarkan kewalahan tenaga medis di lapangan.

Meski pemerintah telah meluncurkan kampanye imunisasi darurat sejak April lalu yang berhasil menjangkau lebih dari 19,7 juta anak, para pakar menegaskan bahwa pemulihan sistem imunisasi rutin secara berkelanjutan mutlak diperlukan untuk memutus rantai penularan.

BENCANA KELALAIAN DI ATAS MEJA KEBIJAKAN

Di atas kertas, angka 999 kematian anak akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi di abad modern.

Tetapi di balik statistik yang memilukan tersebut, tersimpan pelajaran pahit tentang bagaimana instabilitas politik dan kelalaian birokrasi dalam menjaga rantai pasok kesehatan dapat berakibat fatal bagi keselamatan generasi masa depan.

Ketika kebijakan publik abai terhadap program pencegahan dasar, harga yang harus dibayar bukan sekadar kekacauan administratif, melainkan nyawa anak-anak tak berdosa yang terenggut di ruang-ruang rumah sakit yang sesak.