Kupang, Avis News — Masa depan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (United Kingdom) tengah menghadapi ujian konstitusional terbesar dalam sejarah modern menyusul langkah drastis yang diambil oleh tiga negara bagian di dalamnya.

Para pemimpin utama dari Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menggelar pertemuan tingkat tinggi bersejarah di St David’s Hotel, Cardiff Bay, Wales, Senin (14/9/2026). Pertemuan ini menandai momen pertama kalinya ketiga wilayah devolusi tersebut secara serentak dipimpin oleh figur pro-kemerdekaan.

First Minister Skotlandia sekaligus pemimpin Scottish National Party (SNP) John Swinney, First Minister Wales Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), serta First Minister Irlandia Utara Michelle O’Neill (Sinn Fein) didampingi Presiden Sinn Fein Mary Lou McDonald hadir untuk menandatangani sebuah Deklarasi Bersama dan Memorandum of Understanding (MoU) mengikat. Kesepakatan tersebut menegaskan hak mutlak masing-masing wilayah untuk menentukan nasib sendiri dan mendorong digelarnya referendum kemerdekaan.

“Westminster harus bersiap menghadapi masa depan pasca-UK,” tegas John Swinney, sebagaimana dikutip dari The Telegraph.

EMPAT PILAR KERJA SAMA DAN ARAH UNI EROPA

Dalam nota kesepahaman yang disepakati di Cardiff, ketiga kubu sepakat untuk memperkuat aliansi lintas wilayah yang mencakup empat bidang strategis utama: ekonomi, energi, urusan internasional, dan hak menentukan nasib sendiri.

Salah satu poin paling krusial dalam deklarasi tersebut adalah komitmen bersama untuk membawa kembali wilayah mereka ke dalam pelukan Uni Eropa (UE). Skotlandia dan Wales diproyeksikan mendaftarkan diri sebagai negara merdeka baru di Uni Eropa, sementara Irlandia Utara merencanakan jalur integrasi Eropa melalui penyatuan dengan Republik Irlandia.

Langkah berani ini juga mendapat sorotan geopolitik internasional, berselang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungan moralnya terhadap gagasan reunifikasi Irlandia saat berkunjung ke Dublin.

TOLAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN JALUR HUKUM BERBEDA

Kendati gelombang politik pro-kemerdekaan menguat, respons tegas datang dari pemerintah pusat di London. Perdana Menteri UK Andy Burnham bersikeras menolak agenda referendum tersebut. Dalam surat balasannya kepada John Swinney, Burnham menyatakan bahwa referendum kemerdekaan Skotlandia masih berada di luar agenda pemerintah karena dinilai hanya akan mengalihkan fokus dari pemulihan ekonomi dan penanganan biaya hidup masyarakat.

Di sisi lain, dinamika konstitusional di Irlandia Utara memiliki jalur hukum yang berbeda. Berdasarkan ketentuan historis Good Friday Agreement, referendum penyatuan Irlandia dapat diselenggarakan apabila terdapat indikasi kuat bahwa mayoritas masyarakat Irlandia Utara menghendaki keluar dari United Kingdom.

Di atas kertas, aliansi politik ketiga pemimpin regional ini merupakan tekanan politik terberat yang pernah dihadapi oleh pemerintah pusat London dalam beberapa dekade terakhir.

Tetapi pertarungan sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh penandatanganan dokumen di atas meja perundingan di Cardiff, melainkan bagaimana peta jalan hukum, konsensus publik, dan dinamika parlemen di Westminster menyikapi tuntutan sejarah ini.

Sebab jika momentum perpecahan ini terus bergulir, bukan tidak mungkin kejayaan bendera Union Jack perlahan-lahan surut, digantikan oleh kelahiran negara-negara merdeka baru di tanah Britania.

Sumber : Detik, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Kompas.